Syarat Masuk Bali Berubah, Ini Tiga Poin Penting Hasil Rapat Gubernur Koster dan Menko Luhut

  • Bagikan
Syarat Masuk Bali Berubah, Ini Tiga Poin Penting Hasil Rapat Gubernur Koster dan Menko Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Foto/ist
KEMBARA.ID, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengumumkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Natal dan menyambut tahun baru yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melalui ‘Video Conference’ dari Jakarta, yang diikuti langsung Gubernur Bali, Wayan Koster dari Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Kamis (17/12).

Rapat koordinasi mandadak pasca diterbitkan Surat Edaran Nomor 2021 Tahun 2020, berlangsung pukul 14.00 WITA, melahirkan tiga poin penting terkait Pelaku Perjalanan Dalam Negeri yang akan berlibur di Bali selama liburan Natal dan Tahun Baru 2021.

Selain itu, Pemprov Bali juga memberlakukan beberapa pengecualian dari Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 yang telah diumumkan Selasa (15/12) lalu oleh Gubernur Bali I Wayan Koster bagi wisatawan domestik ke Bali.

“Rapat yang berlangsung Pukul 14.00 WITA ini, perlu saya informasikan bahwa Pemerintah Pusat sudah mendapatkan masukan dari opini yang berkembang di masyarakat, terkait dengan antisipasi libur panjang pada Hari Natal dan Menyambut Tahun Baru ditengah pandemi Covid-19, ” kata Dewa Indra Kamis (17/12/2020) dalam keterangan tertulisnya.

Dewa Indra mengatakan, kemudian dari rapat tersebut diberlakukan penyesuaian yang disepakati dengan 3 point utama yaitu pertama , ketentuan tentang Pengendalian Perjalanan Libur Natal dan Tahun Baru berlaku mulai 19 Desember 2020.

“Jadi Surat Edaran Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali berlaku tanggal 19 Desember 2020,” Dewa Made Indra saat jumpa Pers, Kamis (17/12) di Ruang Rapat Sandat, Kantor Diskominfos Provinsi Bali.

Dia menjelaskan, kemudian, pada kesepakatan penyesuaian yang kedua, berkaitan dengan persyaratan PCR.

Menurut dia, sebelumnya, di dalam SE Gubernur disebutkan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR, minimal 2 x 24 jam (H-2, red) sebelum keberangkatan.

  • Bagikan