Sekda Adi Arnawa Ikuti FGD Tentang Kebijakan PEN

  • Bagikan
Sekda Adi Arnawa Ikuti FGD Tentang Kebijakan PEN
Sekda Badung Adi Arnawa. Foto Humas Badung
KEMBARA.ID,BADUNG-Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti Video Conference (Vidcon) terkait Focus Group Discussion (FGD) mengenai kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Implementasinya di daerah melalui aplikasi Zoom dari Ruang Rapat Sekda di Puspem Badung, Jumat (26/6/2020).

FGD ini juga diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah Provinsi/ Kota/ Kabupaten se-Bali, Bappeda se-Bali, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdangangan se-Bali, Kepala BPKAD Provinsi/Kota/Kabupaten se-Bali, Bappeda/ Litbang se-Bali.

Baca juga:

Pedagang Bakso Tertangkap Basah Pembeli saat Ludahi Bakso, Ngaku Sebagai Penglaris

Berkedok Menyucikan Jiwa, Dukun Mandikan Beberapa Wanita Tanpa Busana, Ini yang Terjadi Selanjutnya

Siswi SMP Terlibat Cinta Terlarang dengan Pria Beranak Dua, Tidurnya Pindah-pindah

Acara FGD yang mengambil tema ”Program Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Implementasinya di Daerah” ini dibuka oleh Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Tri Budhianto dengan menghadirkan narasumber dari Rahman Abdurohman dengan pemaparan

materi Kebijakan Umum Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Narasumber dari Dirjen Kementrian Keuangan Sudarso, Direktur Pelaksanaan Anggaran (PA) dengan materi realisasi dan solusi implementasi program PEN serta Narasumber terakhir dari Dirjen SMI DJPD Rizky Novianto dengan materi program PEN berkaitan dengan investasi pemerintah, kredit program dan insentif bagi UMKM.

Kakanwil DJPB Bali Tri Budhianto mengatakan, langkah-langkah kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19 telah banyak berdampak dalam sektor perekonomian.

Pandemi Covid-19 sudah mengubah drastis sektor perekonomian negeri, angka pengganguran naik tajam serta angka kemiskinan semakin bertambah dan secara nyata berdampak sekali dalam perekonomian negeri.

Langkah kebijakan yang telah diambil pemerintah antara lain telah berupaya dalam konsumsi dalam negeri, mendukung usaha dan mendukung eksport import.

Respon dari pemerintah sudah dilakukan dalam pencegahan pandemi Covid-19 secara komprehensif melalui belanja serta memperkuat daya beli masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan penyebaran pandemi Covid-19 sangat cepat, maka dari itu respon pemerintah harus cepat dengan adanya peraturan-peraturan dan perundangan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

  • Bagikan