Presiden ILC Karni Ilyas Diperiksa Terkait Tanah Labuan Bajo, Kerugian Ditaksir Rp 3 T

  • Bagikan
Presiden ILC Karni Ilyas Diperiksa Terkait Tanah Labuan Bajo, Kerugian Ditaksir Rp 3 T
Presiden ILC Karni Ilyas. Foto/kapanlagi.com
KEMBARA.ID, KUPANG-Mantan Kepala BNN Gories Mere dan jurnalis senior Karni Ilyas yang juga Presiden Indonesia Lawyer Club (ILC) dijadwalkan diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait kasus dugaan korupsi  aset tanah negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores.

Keduanya akan diperiksa Rabu (2/12).

Seperti dilansir merdeka. com Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim menyampaikan kepastian jadwal tersebut karena keduanya dipastikan telah menerima surat pemanggilan pertama sebagai saksi

“Hari ini (Rabu 2/12) kita jadwalkan pemeriksaan terhadap Gories Mere dan Karni Ilyas sebagai saksi kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim, Rabu (2/12).

Ia menjelaskan, pemeriksaan kedua saksi ini terkait dugaan korupsi pengalihan aset tanah pemerintah Manggarai Barat di Kerangan Torro Lemma Batu Kallo Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo yang diduga merugikan negara sebesar Rp 3 triliun.

Kejati NTT telah melayangkan surat pemanggilan kepada kedua saksi dan dipastikan keduanya telah menerimanya.

Jika keduanya tidak hadir maka akan diagendakan surat pemanggilan kedua.

“Surat pemanggilan pertama dipastikan telah diterima oleh kedua saksi.

Namun, lanjut dia, jika keduanya tidak menghadiri pemeriksaan pada Rabu (2/12) maka pihaknya akan mengagendakan kembali panggilan kedua,” kata Abdul Hakim.

“Kami akan jadwalkan lagi jika kedua saksi tidak hadir sebagai saksi dalam pemanggilan pertama ini,” tambahnya.

Kantongi Calon Tersangka dan Sita Uang Pelicin Rp 140 Juta

Kejaksaan Tinggi NTT telah mengantongi calon tersangka serta sudah menyita barang bukti uang pelicin sebesar Rp 140 juta.

Hal ini diperoleh selama penyidikan kasus tersebut berlangsung.

” Penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp 140 juta yang diduga sebagai uang pelicin untuk memperlancar proses penjualan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu,” kata Abdul Hakim.

  • Bagikan