Permintaan Refund Meningkat 10 Kali Lipat, 133 Ribu Penumpang Batal ke Bali, Total Transaksi Rp 317 M

  • Bagikan
Permintaan Refund Meningkat 10 Kali Lipat, 133 Ribu Penumpang Batal ke Bali, Total Transaksi Rp 317 M
Situasi di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali beberapa waktu lalu. Foto/kembara.id
KEMBARA.ID, DENPASAR-Permintaan refund (pengembalian transaksi) tiket tujuan ke Bali yang tercatat oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada Rabu (16/12/2020) sebanyak 133 tiket penumpang.

Jumlah ini meningkat 10 kali lipat dari kondisi normal saat refund.

Total dana yang dikembalikan maskapai kepada penumpang sebesar Rp 317 miliar.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani seperti disadur dari CNN Indonesia, menjelaskan refund tiket besar-besaran itu dampak dari kewajiban tes usap (swab) polymerase chain reaction (PCR)  bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Bali lewat jalur udara.

Aturan ini diumumkan Pemerintah Bali melalui Gubernur Bali I Wayan Koster pada Selasa (15/12/2020)

Dalam aturan itu juga termuat wisatawan yang melakukan perjalanan darat ke Bali wajib melakukan tes rapid antigen.

“Data yang kami olah sampai dengan tadi malam Rabu (16/12/2020), terjadi permintaan refund dari pembeli tiket sampai 133 ribu passenger, dan ini meningkat 10 kali lipat dibanding kondisi normal,” kata Hariyadi Sukamdani.

Dia mengatakan, data dari online travel agent (OTA) tercatat transaksi sebesar Rp 317 miliar.

“Dari online travel agent (OTA) big data-nya kira-kira berapa transaksi yang terdampak, data sampai tadi malam itu Rp 317 miliar,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan pemerintah provinsi Bali juga berdampak pada perekonomian.

Tak tanggung-tanggung, perkiraan dampaknya pada perekonomian Bali mencapai Rp 967 miliar.

“Kita ketahui Bali di kuartal III pertumbuhannya sudah minus 12,28 persen.

Ini tentunya bagi masyarakat Bali hal yang cukup sangat memprihatinkan karena mereka expect 1 tahun itu festive 2 kali.

Jadi liburan tengah dan akhir tahun,” jelasnya.

Pemerintah diharapkan memperhatikan faktor perekonomian sebelum mengeluarkan kebijakan.

PHRI sebenarnya mendukung upaya pemerintah memutus rantai penyebaran covid-19.

Hariyadi Sukamdani berharap pemerintah bisa berdiskusi dengan pengusaha sebelum merilis kebijakan itu, sehingga pengusaha bisa melakukan antisipasi.

PHRI meminta agar pemerintah perlu ajak bicara pengusaha, dan meminta pendapat agar objektif sebelum mengeluarkan kebijakan.

“Sebetulnya kami sangat harap nantinya kami sebagai pelaku usaha diajak bicara, pendapatnya bagaimana.

  • Bagikan