Penegakan Prokes di Denpasar Terus Digencarkan

  • Bagikan
Penegakan Prokes di Denpasar Terus Digencarkan
Jajaran pemerintah Desa Dangin Puri Kelod pada Rabu (30/9) menggelar kegiatan apel gabungan Operasi Yustisi penegakan hukum bagi yang tidak mentaati protokol kesehatan sesuai dengan Pergub No. 46 tahun 2020 dan Peraturan Walikota Denpasar No. 48 tahun 2020 dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di Wilayah Kota Denpasar. Foto Humas Denpasar.
KEMBARA.ID, DENPASAR-Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Denpasar kembali menggelar Rapat Evaluasi pada Kamis (12/11).

Rapat yang dilaksanakan secara virtual ini dipimpin Pj. Sekda Kota Denpasar yang juga selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Denpasar, I Made Toya dari Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar.

Pelaksanaan rapat evaluasi diawali dengan pemaparan kondisi terkini penanganan Covid-19 di Kota Denpasar oleh Badan Litbang Kota Denpasar.

Dilanjutkan dengan arahan Ketua Harian GTPP Covid-19 Kota Denpasar sebagai upaya mendukung pencegahan penularan, menekan angka kematian serta meningkatkan kesembuhan pasien Covid-19.

“Memang saat ini perkembangan Covid-19 di Kota Denpasar cenderung bergerak fluktuatif, sehingga kita tidak boleh lengah, saat ini GTPP bersama seluruh jajaran hingga lapisan terbawah fokus menekan angka penularan, menekan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan pasien,” ujar Made Toya.

Lebih lanjut dijelaskan, menyikapi kondisi ini ada beberapa langkah yang sudah dan akan ditempuh.

Yakni menggencarkan serta memaksimalkan penerapan 3 T (Test, Tracing dan Treatment).

Penerapan ini juga sejalan dengan arahan Satgas Covid-19 Nasional sebagai upaya percepatan penanganan dan pencegahan penularan Covid-19.

Selain itu penegakan dengan menggelar Operasi Yustisi Protokol Kesehatan akan semakin digencarkan di daerah dengan tingkat penyebaran kasus yang tidak terkendali.

Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan secara rutin dengan menggunakan mobil callling atau dor to dor, serta melaksanakan penyemprotan disinfektan wilayah secara terpadu.

Selain itu, GTPP juga mewanti-wanti masyarakat yang hendak melaksanakan upacara adat dan keagamaan.

Dimana, GTPP pada prinsipnya tidak melarang pelaksanaan upacara adat dan keagamaan, nemun demikian pelaksanaan wajib menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Sehingga pelaksanaan upacara adat dan keagamaan tidak menjadi kluester baru penyebaran covid-19.

“Lakukan 3 M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak), Hindari 3 R (ramai-ramai, rumpi-rumpi dan ruang sempti), jadi ini merupakan upaya untuk menekan penularan yang bermuara pada menurunya kasus secara komulatif,” ujarnya.

  • Bagikan