KEMBARA.ID,DENPASAR-Pembukaan Sidang Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar digelar secara resmi Jumat (7/8).
Sidang yang mengagendakan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021, Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 ini dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.
Sementara Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota, IGN Jaya Negara secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar.
Selain itu, tampak hadir pula secara virtual Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandira dan I Made Mulyawan Arya, Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara beserta jajaran Pimpinan OPD dan Forkopimda Kota Denpasar.
Baca juga:
Pilkada Badung 2020: KPU Minta Rekomendasi SMSI Bali untuk Sosialiasi lewat Media Online
Tragis, Kata-kata ini ‘Bakar’ Amarah Sang Dosen, Nyawa Perawat Intan Melayang di Jalanan
Dalam Pidato pengantarnya, Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui bersama setiap Tahun Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan pedoman penyusunan APBD yang merupakan petunjuk dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan APBD.
Dalam Pedoman dimaksud antara lain diatur mengenai sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah.
Disamping penekanan masalah sinkronisasi kebijakan tersebut dalam pedoman Penyusunan APBD juga diatur mengenai kebijakan penyusunan APBD baik menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah.
Rai Mantra menjelaskan, mengacu pada kebijakan Pendapatan tersebut diatas maka dalam Rancangan (KUA) dan (PPAS) Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp. 1,55 (Satu Koma Lima Puluh Lima) Triliun Rupiah lebih yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp.635,06 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Koma Nol Enam) Miliar Rupiah Lebih,
Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp. 857,61 (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Satu) Miliar rupiah lebih.
Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dirancang sebesar Rp.61,43 (Enam Puluh Satu koma Empat Puluh Tiga) Miliar Rupiah lebih.
Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, Belanja Daerah digunakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan Tahun 2021.
Baca juga:
300 Wanita Jadi Korban Bambang, Motif Awal Ingin Meneliti Swinger atau Tukar Pasangan Intim
Belanja Daerah sebelumnya terbagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, pada tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
Total Belanja Daerah di Tahun 2021 dirancang sebesar Rp. 1,57 Triliun Lebih yang terdiri atas Belanja Operasi tahun anggaran 2021 dirancang sebesar Rp1,34 (Satu Koma Tiga Puluh Empat) Triliun Lebih. Belanja Modal dirancang sebesar Rp52,78 (Lima Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Delapan) Miliar Rupiah Lebih. Belanja Tidak terduga sebesar Rp15,00 (Lima Belas) Miliar Rupiah dan Belanja Transfer dirancang sebesar Rp160,26 (Seratus Enam Puluh Koma Dua Puluh Enam) Miliar Rupiah Lebih.
Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah yang telah diuraikan tersebut di atas maka dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 terjadi defisit sebesar Rp 20,00 (Dua Puluh) Miliar rupiah, rencana defisit ini akan ditutupi dari Pembiayaan Daerah, dimana Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari perkiraan SILPA tahun 2020 sebesar Rp. 25,50 (Dua Puluh lima Koma Lima Puluh) Miliar rupiah dan Pengeluaran Pembiayaan yang diperuntukan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sebesar Rp.5,50 (Lima Koma Lima Puluh) Miliar Rupiah Lebih.
Baca juga:
Bali Era Baru di Villa Puri Beji Badung, Ini Tarif Paket Spesial Hemat yang Ditawarkan
Ini Terobosan dan Program Unggulan yang Dicetus PENA NTT di Villa Puri Beji Badung
Sementara itu, untuk Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut yakni Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp. 1,76 (Satu Koma Tujuh Puluh Enam) Triliun Rupiah lebih yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp.625,17 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Koma Tujuh Belas) Miliar Rupiah Lebih, Dana perimbangan dirancang sebesar Rp.829,73 (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Tiga) Miliar rupiah lebih dan Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 308,18 (Tiga Ratus Delapan Koma Delapan Belas) Miliar Rupiah Lebih.
Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), maka belanja Daerah disusun untuk mempercepat penanganan COVID-19.
Dengan demikian, Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 Perubahan dirancang sebesar Rp.1,14 (Satu koma Empat Belas) Miliar Rupiah Lebih dan Belanja Langsung dalam Tahun Anggaran 2020 Perubahan dirancang sebesar Rp.851,42 (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Koma Empat Puluh Dua) Miliar Rupiah Lebih
Dimana, lanjut Rai Mantra Belanja Langsung dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan dalam Tahun 2020 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan pemecahan masalahnya termasuk juga untuk penanganan COVID- 19.
Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah di atas maka dalam Rancangan Perubahan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 terjadi defisit sebesar Rp 237,42 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Miliar rupiah Lebih, rencana defisit ini akan ditutupi dari Pembiayaan Daerah.
Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun 2020 Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA tahun 2019 sebesar Rp. 237,42 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Dua) Miliar Rupiah lebih.
“Sekali lagi, selamat bermusyawarah, dan sudah tentu kami mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang kita cintai,” ujar Rai Mantra. (*)
