Pemerintah Diminta Waspada Jika Habib Rizieq Menjelma jadi Simbol ini, Tanda-tanda Telah Terlihat

  • Bagikan
Pemerintah Diminta Waspada Jika Habib Rizieq Menjelma jadi Simbol ini, Tanda-tanda Telah Terlihat
KEMBARA.ID, JAKARTA- Pasca penembakan enam orang yang diduga laskar FPI, kepolisian menegaskan akan menjemput paksa Pentolan FPI Habib Rizieq Shihab setelah mangkir dua kali dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus kerumunan massa di Petamburan Jakarta Pusat.

Namun hingga saat ini, kepolisian belum menemukan Habib Rizieq.

Kepolisian juga masih terus mencari keberadaan empat pengikut Habib Rizieq yang diduga terlibat dalam insiden penembakan di Tol Jakarta-Cikampek Senin (7/12/2020) dini hari.

Mabes Polri pun telah mengambil alih kasus ini.

Kabareskrim memerintahkan anggotanya memburu empat orang laskar FPI sampai ketemu.

Pengamat politik Ujang Komarudin, seperti dikutip kembara.id dari JPNN.com, menilai ada tiga hal yang terkesan ditakuti pemerintah dari keberadaan FPI di Indonesia.

“Jadi ada tiga hal. HRS (Habib Rizieq Shihab) makin besar, pengikutnya makin banyak dan cenderung militan. Nah kenapa khawatir? Karena HRS saat ini menjelma menjadi simbol oposisi rakyat,” ujar Ujang kepada jpnn.com, Selasa (8/12)

Menurut Ujang, hal ini bisa saja membahayakan pemerintah, jika Habib Rizieq dan pengikutnya makin besar.

Pemerintah juga bisa saja mengalami delegitimasi politik dari rakyat.

Dia menilai rakyat bisa saja tidak percaya lagi kepada pemerintah dan sebaliknya percaya kepada Rizieq Shihab.

Ketika kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun, di sisi lain kepercayaan masyarakat pada HRS meningkat.  

“Rakyat tak akan percaya pada pemerintah lagi, rakyat akan lebih percaya pada HRS,” ucapnya.

Ujang menambahkan, pihak oposisi dengan pengikut yang besar bakal merepotkan pemerintah.

Tentu hal ini tidak diharapkan oleh pemerintah sekarang.

Ujang tak sepakat jika kasus penembakan di Tol Jakarta-Cikampek Senin dini hari, dikaitkan dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap dua menteri pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, dua kasus ini berbeda dan berdiri sendiri.

Dia mensinyalir ada dua kelompok berbeda yang “memainkan” dua kasus ini. (*)

  • Bagikan