Pelaku pariwisata Bali yang telah memprediksi adanya kebangkitan pariwisata Bali pada libur akhir tahun kembali harus pasrah.
Peraturan itu berlaku mulai 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021.Seperti diketahui selama pandemi covid-19, okupansi hotel di Bali hanya mencapai 30 persen.
Artinya, 70 Persen Kamar Hotel di Bali kosong.
Hal itu diakui Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Hotel General Manager Association (DPP IHGMA) I Made Ramia Adnyana Selasa (15/12).
Ia mengatakan, dengan adanya peraturan wajib swab test dan rapid antigen itu membuat kondisi pariwisata di Bali kian ambruk.
“Kami di kawasan Kuta ini okupansi akhir tahun on hand masih 25%-30%, artinya belum signifikan dan kami tidak berharap bahwa akhir tahun sebesar tahun lalu. Paling maksimal kita isi 40%-50%. Itu pun kalau nggak ada kebijakan swab untuk pasar domestik. Tapi sekarang setelah ada kebijakan ini, akan berkurang,” ungkap Rama dikutip dari CNBC, Selasa (15/12/2020).
Ramai-ramai Cancel ke Bali
Ramia mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan konfirmasi dari beberapa pelaku pariwisata bahwa ada beberapa grup dan keluarga wisatawan yang membatalkan kunjungan ke Bali untuk liburan natal dan tahun baru kali ini.
Sementara itu, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan, penerapan aturan wajib swab test dan rapid antigen sangat memberatkan wisatawan domestik karena biayanya yang relatif mahal.
Ia menegaskan, perekonomian di Bali bakal terdampak dengan adanya aturan tersebut.
“Mau berangkat harus membayar Rp 1,2 juta PCR, kalau satu keluarga bayar berapa? Jadi itu situasi dan kondisi yang menurut kami sulit. Kalau seperti ini akhirnya aktivitas ekonomi berhenti. Karena orang berpikir, sudah lah takut nanti ada aturan baru dan lain sebagainya, mereka memilih untuk tidak beraktivitas. Kalau nggak beraktivitas kita lebih parah lagi,” ucap Sukamdani dalam konferensi pers outlook perekonomian Indonesia 2021 Selasa (15/12/2020).(*)
