Dalam STR/965/XI/IPP.3.1.6/2020 disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) mengenai pembubaran ormas.
Ada enam nama ormas yang disebut dalam surat tersebut termasuk Ormas Front Pembela Islam (FPI).Terkait isi surat tentang pelarangan aktivitas organisasi, Ormas Front Pembela Islam (FPI) menanggapi perihal surat tersebut.
Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam Aziz Yanuar mempertanyakan hal itu.
Ia meminta penjelasan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menjadi acuan dasar penerbitan surat telegram Polri terkait pembubaran ormas tersebut.
Menurutnya, Perppu yang tercantum dalam surat telegram Polri, tidak ada nomornya.
“Perppu nomor berapa yang dimaksud dalam telegram tersebut.
Bila tidak ada perppunya, maka berita tersebut dapat diklasifikasikan berita hoaks dan penyebaran berita bohong,” tegas Aziz Yanuar saat dikonfirmasi MNC Media, Kamis (24/12/2020) yang dikutip kembara.id.
Dalam surat yang beredar tersebut, terdapat enam ormas yang dilarang melakukan aktivitas organisasi.
Ormas tersebut yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan FPI.
Di dalam surat tersebut juga disebut secara sah tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas organisasinya.
Aziz Yanuar menilai Perppu dalam surat tersebut bodong, jika tidak ada pasal yang menyebutkan enam nama ormas yang dilarang tersebut.
Dia mempertanyakan pasal yang merincikan nama-nama ormas yang dilarang dalam Perppu acuan penerbitan surat telegram itu.
Sementara itu, Polri mengaku masih memonitor terkait surat tersebut.
Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Argo Yuwono mengaku belum memonitor soal beredarnya surat telegram yang berisikan pelarangan enam ormas keagamaan tersebut.
“Belum monitor hal tersebut,” kata Argo singkat. (*)
