KEMBARA.ID, DENPASAR- Banyak wisatawan domestik membatalkan ke Bali selama liburan Natal dan Tahun Baru 2021 gara – gara kebijakan dadakan Pemprov Bali terkait Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020.
Kebijakan yang diumumkan Gubenur Bali I Wayan Koster pada Selasa (15/12/2020)
mewajibkan pelaku perjalanan memasuki Pulau Dewata dengan transportasi udara menunjukkan surat keterangan (Suket) hasil negatif uji Swab berbasis PCR.
Surat Edaran ini berlaku mulai 18 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021.
Keputusan ini diakui Gubernur Koster cukup ‘mengagetkan’ berbagai pihak mengingat waktunya yang begitu cukup mepet.
Ia menyatakan harus mengikuti arahan pemerintah pusat.
“Arahan pemerintah pusat, tes swab (untuk masuk Bali, red) dan tidak bisa ditawar.
Tidak ada argumentasi, tentu kita harus ikut (arahan pemerintah pusat,red),” kata Gubernur Koster, Rabu (16/12/2020) dalam keterangan tertulis yang diterima media ini.
Menurut Gubernur Koster, pesannya adalah bahwa semua harus betul-betul memproteksi Bali jangan sampai terjadi kenaikan infeksi akibat lonjakan orang yang datang ke Bali.
“Jangan sampai penanganan kita yang sudah bagus sejauh ini akan ‘rusak’ lagi,” imbuh Gubenur Koster.
Untuk itu, ia mengatakan bahwa berbagai pihak yang berkepentingan perlu duduk bersama untuk menyikapi masa-masa krusial pada liburan jelang akhir tahun.
Sebab diperkirakan bakal terjadi lonjakan jumlah kunjungan wisatawan yang akan berlibur ke Bali.
Hal ini dikatakan Gubernur Koster, terutama sekali menyangkut penanganan Covid-19 yang masa pandeminya belum menunjukkan tanda akan segera berakhir.
“Semula saya akan menggunakan aturan yang lama untuk persyaratan orang yang masuk ke Bali.
Tetapi dalam arahan bapak Menteri (Menko Marves, red) tanggal 14 Desember diputuskan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2021 Tahun 2020,” kata Gubernur Koster.
Provinsi Bali diteruskan Gubernur, sebenarnya secara angka dan statistik sudah jauh keluar dari provinsi lain yang diprioritaskan untuk penanganan Covid-19.
Namun dalam perjalanannya, Bali tetap dapat prioritas khusus mengingat image-nya sebagai kawasan destinasi wisata dunia.
“Kita mendapat kontrol khusus dari pemerintah pusat.
Dan keputusan ini adalah keputusan bersama rapat tingkat nasional bersama pemerintah pusat dan daerah, Menteri dan gubernur se-Indonesia bukan kemauan gubernur Bali saja,” tegasnya.
Gubernur Koster membeberkan bahwa dari sisi angka kasus pada daerah lain terhitung masih tinggi.
Namun Bali sendiri masuk dalam daerah dengan penanganan yang baik dilihat dari angka kesembuhan yang lebih dari 91 persen lebih.
“Kita nomor satu, lebih tinggi dari DKI Jakarta angka kesembuhannya.
Untuk itu kita, provinsi hingga kabupaten harus tegas dan searah dengan instruksi pusat.
Bapak Presiden bahkan lebih tegas lagi statement-nya bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.
Apa artinya? Kita di daerah harus ketat dan tegas untuk menjabarkan,” terang Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.
Ia menambahkan, pencapaian ini harus di jaga, dan kalau perlu lebih baik lagi.
Untuk itu kebijakan dalam konteks akhir tahun ini harus betul-betul terkelola dengan baik.
Ketegasan dalam aturan ini juga dikatakan Gubernur Bali menjadi bagian dari persiapan untuk dibukanya pintu kedatangan wisatawan internasional pada nantinya.
Meskipun hingga saat ini belum ada satu negara pun yang membuka pintu penerbangannya.
“Tapi kita ada proses untuk persiapan. Berwisata dan berkesehatan adalah dua hal yang dua hal yang tidak bisa dibandingkan apple to apple.
Namun ada jalan tengah yakni penerapan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya.
“Kalau kebijakan ini berjalan bagus, akan berdampak pada citra Bali. Bali ini diselamatkan dan dijaga betul oleh pemerintah pusat dengan bantuan serta komitmen.
Jadi jangan main-main. Bali ini sorotan dunia. Jangankan kasus Covid-19, jarum jatuh pun jadi perhatian dunia,” katanya mengingatkan.
Kesehatan dan Keselamatan Prioritas Utama
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, masalah kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat menjadi prioritas utama jelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Koster terkait Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 yang mewajibkan pelaku perjalanan memasuki Pulau Dewata dengan transportasi udara untuk menunjukkan surat keterangan (Suket) hasil negatif uji Swab berbasis PCR. Surat Edaran ini berlaku dari 18 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021.
Dalam SE Gubernur Bali tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun 2021 dalam
Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali ini mengatur pula bagi pelaku perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.
“Karena itu prinsipnya jika ingin berwisata harus mengedepankan kesehatan.
Bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga orang disekelilingnya,” kata Gubernur Koster di sela Rapat Koordinasi Persiapan Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru di Gedung Gajah, Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar pada Rabu (16/12). (*)
Simak video lengkap:
